Considerations To Know About agus joko pramono
Considerations To Know About agus joko pramono
Blog Article
BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa BUMN menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024, kini menjadi satu-satunya partai yang belum mempublikasikan sikap mereka terhadap pemerintahan Prabowo.
Penguatan Regulasi: BPK dapat mendorong penguatan regulasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas BUMN. Regulasi yang lebih kuat dapat membantu BPK dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif, meningkatkan transparansi pengelolaan BUMN, dan mencegah terjadinya penyimpangan. “Strategi BPK dalam menghadapi tantangan dan peluang dalam pengawasan kinerja BUMN adalah dengan terus meningkatkan kompetensi auditor, memanfaatkan teknologi informasi, dan membangun kolaborasi dengan stakeholders. BPK juga perlu terus mendorong penguatan regulasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BUMN.”- Pakar Akuntansi dan Keuangan Simpulan Akhir
“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.
Kebebasan dalam membentuk kabinet ini disebutnya sebagai alat paling efektif untuk menjalin koalisi politik secara cepat.
Kombinasi sistem presidensialisme dan multipartai yang berlaku di Indonesia mudah memicu ketidakstabilan pemerintahan.
Tes ini merupakan tahap lanjutan setelah puluhan peserta lulus dari seleksi profile assessment yang diumumkan oleh panitia seleksi KPK pekan lalu.
Melalui audit yang dilakukan, BPK mengidentifikasi potensi penyimpangan dan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan BUMN. Temuan ini kemudian disampaikan kepada BUMN dan publik, sehingga mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.
“Prabowo sepertinya juga tidak berani membentuk koalisi model minimum profitable,” ujar Mada. Least profitable merupakan terminologi yang merujuk koalisi partai yang menguasai fifty one% jumlah kursi legislatif.
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut here ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.